DPR Minta Audit Besar-besaran! 13 Ribu SPPG Boros Anggaran Rp1 Triliun per Bulan!

fibcoKabar buruk datang dari dunia program pangan bergizi! Belakangan ini, mencuat dugaan pemborosan anggaran sebesar Rp 1 triliun setiap bulan akibat pembengkakan jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau yang lebih dikenal sebagai dapur Makan Bergizi Gratis (MBG). Situasi ini membuat geram banyak pihak, termasuk anggota dewan yang langsung mendesak tindakan tegas.

Wakil Ketua Komisi IX DPR, Yahya Zaini, tidak tinggal diam melihat potensi kerugian negara yang sangat besar ini. Ia secara lantang meminta pemerintah untuk segera melakukan audit menyeluruh terhadap 13.000 titik SPPG yang menjadi sorotan. "Pertama, jika terdapat kejanggalan atau penyimpangan pembayaran hendaknya dilakukan audit terhadap 13 ribu dapur tersebut," tegas Yahya kepada wartawan, Jumat (12/6/2026). Permintaan ini bukan tanpa alasan, melainkan berangkat dari temuan yang mengindikasikan adanya potensi penyalahgunaan anggaran yang merugikan kas negara.

Audit Menyeluruh dan Sanksi Tegas!

Yahya Zaini menekankan pentingnya Badan Gizi Nasional (BGN) untuk lebih berhati-hati dalam proses pembayaran kepada setiap titik SPPG. Ia tidak ingin ada pembayaran yang dilakukan "asal bayar" tanpa verifikasi yang jelas. "Kedua, BGN harus berhati-hati dan memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak asal bayar, pembayaran harus sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh setiap dapur," ujar Yahya. Menurutnya, transparansi dan akuntabilitas dalam setiap pembayaran mutlak diperlukan.

Lebih lanjut, Yahya Zaini juga mengusulkan agar sanksi tegas diberikan kepada dapur SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran. "Ketiga, jika terbukti terjadi penyimpangan sebaiknya dapur tersebut diberikan sanksi seperti pemberhentian sementara," tambahnya. Langkah ini diharapkan dapat memberikan efek jera dan mencegah terulangnya kasus serupa di masa mendatang. Ia percaya bahwa dengan adanya audit dan sanksi yang jelas, program pangan bergizi ini dapat berjalan lebih efektif dan efisien.

Evaluasi Tata Kelola dan Momentum Berbenah

Di samping audit dan sanksi, politikus dari Fraksi Golkar ini juga menyoroti perlunya evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara keseluruhan. Ia melihat kejadian ini sebagai momentum penting bagi BGN untuk melakukan pembenahan diri. "Keempat, perlu dilakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap tata kelola MBG, dilakukan evaluasi secara ketat, dan dipastikan pengelolaan sesuai aturan yang berlaku," kata Yahya.

Menurut Yahya, perbaikan kelemahan dan kekurangan yang ada saat ini sangat krusial. Ia berharap BGN bisa belajar dari pengalaman pahit ini agar tidak lagi terjadi pemborosan anggaran di kemudian hari. "Kelima, ini momentum bagi BGN untuk berbenah diri, memperbaiki segala kelemahan dan kekurangan yang ada. Jangan sampai kasus kelebihan bayar atau pemborosan terjadi lagi ke depan. BGN harus konsisten dengan kebijakan untuk melakukan efisiensi," tambahnya. Fokus pada efisiensi anggaran menjadi kunci agar program ini dapat menjangkau lebih banyak penerima manfaat tanpa menguras kas negara.

Terungkapnya Pembengkakan Titik SPPG

Kekhawatiran serupa juga diungkapkan oleh Menteri Koordinator Pangan, Zulkifli Hasan, atau yang akrab disapa Zulhas. Ia membeberkan data mengejutkan mengenai pembengkakan jumlah titik SPPG yang mencapai lebih dari 13.000 titik. Angka ini merupakan gabungan dari dapur MBG yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, terluar (3T) serta di luar wilayah 3T.

Zulhas menjelaskan bahwa pembengkakan jumlah dapur SPPG ini diduga kuat berkaitan dengan praktik "jual beli titik". Ia mencontohkan, untuk area di luar wilayah 3T, proyeksi awal hanya membutuhkan 21.000 dapur. Namun, data terbaru menunjukkan angka yang melonjak drastis menjadi 27.877 titik. "Misalnya, terjadi jual beli titik, ya. Yang seharusnya rencana awal titik itu 21 ribu tapi sekarang sudah ada 27.877 ribu titik, ya. Nah, ada membengkak 6.877 titik, ya. Laporan Ibu Nanik tadi barusan," ungkap Zulhas seusai rapat koordinasi di gedung Kemenko Pangan, Kamis (11/6).

Lonjakan Signifikan di Wilayah 3T

Situasi yang tidak kalah mengkhawatirkan terjadi di wilayah 3T. Zulhas mengungkapkan bahwa rencana awal untuk daerah tertinggal, terdepan, dan terluar ini hanya membutuhkan 2.000 titik SPPG. Namun, kenyataannya di lapangan menunjukkan angka yang membengkak luar biasa menjadi 8.617 titik. "Nah, yang nomor dua, Saudara-saudara, ini menjadi perhatian kita yang utama karena memang tertinggal, yaitu 3T. 3T itu didata ada 2.000 titik, tapi kemudian membengkak menjadi 8.617 titik. Dan 6.138 titik itu sudah ada SK-nya dari BGN, 6.138," jelasnya.

Pembengkakan jumlah titik ini kemudian berujung pada lonjakan pengeluaran anggaran yang sangat signifikan. Zulhas memaparkan bahwa dengan adanya penambahan 6.877 titik di luar wilayah 3T saja, jika diakumulasikan dengan biaya rata-rata Rp 6 juta per hari per titik, maka pengeluaran bulanan bisa mencapai lebih dari Rp 1 triliun. "Kalau lapak 6.877 penambahan, kalau Rp 6 juta satu hari, maka 1 tahun ada atau 1 bulan? 1 bulan. 1 bulan ada pengeluaran lebih Rp 1 triliun. Pemborosan. Berarti kalau 1 tahun Rp 12 triliun. Nah, ini yang yang maka perlu penataan untuk ditata agar bisa diperbaiki dan diselesaikan," ujar Zulhas.

Melihat fakta ini, Zulhas secara tegas meminta BGN untuk segera melakukan pembenahan. Penataan ulang sistem pengelolaan dan pengawasan program pangan bergizi ini menjadi langkah krusial untuk mencegah pemborosan anggaran negara yang terus berlanjut. Harapannya, program yang baik ini dapat berjalan sesuai tujuan semestinya, memberikan manfaat gizi bagi masyarakat tanpa membebani keuangan negara.