Subsidi BBM Menguras APBN, Saatnya Alihkan Anggaran ke Transportasi Publik!
Subsidi BBM dinilai meleset dari target keadilan sosial. Pengamat desak pengalihan anggaran APBN ke sektor transportasi publik daerah.
fin.co.id - Anggaran belanja negara kini menghadapi tekanan berat akibat alokasi bantuan energi yang terus membengkokkan ruang fiskal kita setiap tahun. Jika kita terus mempertahankan skema lama, pendanaan untuk sektor produktif lain pasti akan semakin menyusut tajam.
Tiga faktor utama seperti harga minyak mentah dunia atau ICP, kurs Rupiah terhadap Dolar AS, dan volume konsumsi terus mendikte pergerakan anggaran energi dalam APBN. Ketidakpastian global ini membuat pengelolaan keuangan negara menjadi sangat rentan terhadap gejolak pasar luar negeri.
Data Realisasi Anggaran Subsidi Energi Fluktuatif
Catatan keuangan negara menunjukkan lonjakan drastis pada tahun 2022 yang menyentuh angka fantastis Rp 551,2 triliun. Angka tersebut kemudian berhasil turun menjadi Rp 375 triliun pada 2023, dan kembali menyusut tajam hingga Rp 113,3 triliun pada 2024.
Tren penurunan ini tidak bertahan lama setelah beban belanja energi kembali meroket ke angka Rp 394,3 triliun pada tahun 2025. Memasuki tahun 2026, pemerintah akhirnya mematok target alokasi dana bantuan ini pada level Rp 210,1 triliun.
Tragis! Kalangan Mampu Kuasai Jatah Bantuan BBM
Sektor transportasi saat ini menyerap porsi terbesar dengan menyumbang hingga 40% dari total konsumsi energi nasional. Namun, distribusi bantuan ini memicu ironi besar karena tidak menyasar kelompok masyarakat yang tepat.
Data resmi Kementerian ESDM membongkar fakta bahwa 93% dari total fasilitas ini justru dinikmati oleh pemilik kendaraan pribadi yang masuk kategori mampu. Sementara itu, angkutan barang hanya menyerap 4% dan moda transportasi umum penumpang hanya mendapatkan jatah 3%.
Kejar Target Negara Maju 2045 Lewat Pembenahan Massal
Pemerintah daerah harus segera melakukan percepatan pembenahan sistem angkutan massal demi mengejar visi jangka panjang nasional. Indonesia hanya memiliki waktu sisa 19 tahun lagi untuk bertransformasi menjadi kekuatan ekonomi keempat di dunia pada 2045.
Otoritas wilayah dapat meniru kesuksesan manajemen Transjakarta yang sudah teruji konsistensinya selama 20 tahun terakhir. Penguatan sistem mobilitas massal di tingkat regional menjadi indikator mutlak sebuah peradaban modern yang mandiri.
Mayoritas Pemerintah Daerah Belum Siap Berubah
Kondisi kesiapan infrastruktur di berbagai wilayah saat ini ternyata masih sangat jauh dari target ideal. Dari total 514 pemerintah daerah di tanah air, baru 45 pemda atau sekitar 9% yang sukses memodernisasi layanan angkutan umum mereka.
Ketergantungan terhadap pendanaan pusat juga masih membayangi kelangsungan operasional moda transportasi di tingkat daerah. Saat ini, tinggal Kota Balikpapan melalui Balikpapan City Trans dan Kota Manado dengan Trans Manado yang operasionalnya masih bergantung pada dana APBN.
Koreksi Arah Insentif Kendaraan Listrik ke Wilayah Terluar
