Menteri Bahlil Usul Program Kompor Listrik Rp815 Miliar di RAPBN 2027, Kurangi Ketergantungan Impor LPG

fin.co.id - Pemerintah kembali membuka peluang penggunaan kompor listrik sebagai alternatif pengganti LPG. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengusulkan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027 untuk menjalankan program kompor listrik di berbagai daerah di Indonesia.

Program ini menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor Liquefied Petroleum Gas (LPG) yang selama ini membebani anggaran negara.

Selain kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran ratusan miliar rupiah untuk program konversi kendaraan bermotor listrik sebagai bagian dari percepatan transisi energi nasional.

Kompor Listrik Masuk Program Prioritas RAPBN 2027

Dalam rapat kerja bersama Komisi XII DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (15/6/2026), Bahlil menjelaskan bahwa pemerintah mulai mendorong diversifikasi energi rumah tangga.

Menurutnya, masa depan energi nasional tidak hanya bergantung pada LPG, tetapi juga mencakup pemanfaatan listrik, gas alam terkompresi (CNG), dan sumber energi alternatif lainnya.

"Energi yang kami dorong ke depan tidak hanya tentang LPG, tetapi kompor listrik, CNG, dan berbagai alternatif lainnya," kata Bahlil.

Untuk mendukung program tersebut, Kementerian ESDM mengajukan anggaran sebesar Rp815,56 miliar dalam RAPBN 2027.

Pemerintah Minta Daerah Data Kebutuhan Kompor Listrik

Agar program berjalan efektif, Bahlil meminta dukungan Komisi XII DPR RI untuk membantu memetakan daerah-daerah yang dinilai siap dan membutuhkan program kompor listrik.

Data tersebut akan menjadi dasar pemerintah dalam menyusun strategi implementasi sekaligus memastikan distribusi bantuan tepat sasaran.

Menurutnya, sinkronisasi antara pemerintah pusat dan daerah menjadi faktor penting agar program transisi energi rumah tangga berjalan optimal.

Tak Hanya Kompor Listrik, Konversi Motor Listrik Juga Dianggarkan

Selain program kompor listrik, Kementerian ESDM juga mengusulkan anggaran sebesar Rp635,24 miliar untuk program konversi motor berbahan bakar minyak menjadi motor listrik.

Program tersebut nantinya akan dikelola oleh Direktorat Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi (EBTKE).

Kedua program ini merupakan usulan baru dalam RAPBN 2027 yang masih akan dibahas lebih lanjut bersama DPR RI.

Mengapa Kompor Listrik Kembali Didorong?

Wacana penggunaan kompor listrik sebenarnya bukan hal baru di Indonesia.

Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo, pemerintah sempat mendorong program migrasi dari LPG 3 kilogram ke kompor induksi listrik sebagai langkah mengurangi impor LPG.

Namun, pada tahun 2022, PT PLN (Persero) memutuskan menghentikan program tersebut dengan pertimbangan menjaga stabilitas ekonomi masyarakat yang saat itu masih dalam masa pemulihan pascapandemi COVID-19.

Kini, seiring meningkatnya tekanan terhadap anggaran subsidi energi dan tingginya impor LPG, wacana tersebut kembali menguat.

Salah satu alasan utama pemerintah mempertimbangkan program kompor listrik adalah tingginya ketergantungan Indonesia terhadap LPG impor.

Saat ini sekitar 75 hingga 80 persen kebutuhan LPG nasional masih dipenuhi dari luar negeri.

Kondisi tersebut membuat Indonesia rentan terhadap gejolak harga energi global.

Ketika harga minyak dunia naik akibat konflik geopolitik atau ketidakstabilan pasar internasional, biaya impor LPG dan subsidi energi otomatis ikut meningkat.

Kompor Listrik Dinilai Lebih Hemat bagi Negara

Sejumlah pihak menilai penggunaan kompor listrik berpotensi mengurangi beban subsidi energi dalam jangka panjang.

Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno sebelumnya menyampaikan bahwa biaya elektrifikasi rumah tangga dinilai lebih efisien dibandingkan besarnya anggaran yang harus dikeluarkan pemerintah untuk subsidi LPG setiap tahun.

Selain membantu mengurangi impor energi, program kompor listrik juga dianggap dapat meningkatkan pemanfaatan pasokan listrik nasional yang saat ini masih memiliki surplus di sejumlah wilayah.

Usulan program kompor listrik menjadi bagian dari agenda besar pemerintah dalam mempercepat transisi energi menuju penggunaan energi yang lebih bersih dan efisien.

Selain sektor rumah tangga, pemerintah juga terus mendorong elektrifikasi di sektor transportasi dan industri sebagai upaya mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil.

Jika disetujui dalam RAPBN 2027, program kompor listrik berpotensi menjadi salah satu kebijakan energi terbesar pemerintah dalam beberapa tahun ke depan.