Respon Pemkot Bekasi soal Polemik Lapangan Padel di Depan Sekolah, Proyek Dihentikan Sementara
Pembangunan lapangan padel di depan Asshodriyah Islamic School Kota Bekasi (ist)
Karawang Bekasi FIN - Polemik pembangunan lapangan padel di depan Asshodriyah Islamic School akhirnya mendapat respons resmi dari Pemerintah Kota Bekasi. Meski dinilai telah sesuai aturan tata ruang, proyek tersebut kini dihentikan sementara untuk meredam protes warga dan pihak sekolah.
Kepala Dinas Tata Ruang Kota Bekasi, Arief Maulana, menegaskan bahwa secara regulasi, pembangunan lapangan padel di Jalan Caman Raya, Jatibening, Kecamatan Pondok Gede, tidak melanggar aturan.
“Dari sisi perizinan dan pola ruang, lokasi tersebut sudah sesuai dengan RDTR dan RTRW,” ujarnya, Jumat (8/5/2026).
Meski dinyatakan legal, Pemkot Bekasi mengakui ada kekurangan dalam proses pelaksanaan proyek, khususnya terkait sosialisasi kepada masyarakat sekitar.
Menurut Arief, pembangunan yang berada tepat di depan sekolah seharusnya lebih dulu dikomunikasikan dengan pihak terdampak, termasuk manajemen sekolah dan orangtua murid.
“Seharusnya ada komunikasi sejak awal agar tidak menimbulkan polemik seperti ini,” katanya.
Sebagai langkah respons cepat, Pemkot Bekasi melalui Distaru telah melakukan pengecekan langsung ke lokasi proyek. Hasilnya, aktivitas pembangunan untuk sementara dihentikan.
Pemerintah juga akan mempertemukan pihak sekolah dengan pengelola lapangan padel dalam forum mediasi yang dijadwalkan dalam waktu dekat.
“Senin nanti akan kami undang semua pihak untuk duduk bersama,” jelas Arief.
Mediasi ini akan membahas berbagai aspek penting, mulai dari keamanan, kenyamanan lingkungan, hingga potensi gangguan terhadap kegiatan belajar mengajar.
Sebelumnya, pembangunan lapangan padel seluas sekitar 2.000 meter persegi ini menuai penolakan dari pihak sekolah dan orangtua siswa. Lokasinya yang tepat berada di depan sekolah dinilai berpotensi menimbulkan kebisingan dan risiko keselamatan bagi anak-anak.
Kepala Asshodriyah Islamic School, Ahmad Baidowi, menegaskan bahwa pihaknya tidak menolak olahraga padel, namun mempermasalahkan lokasi pembangunan.
“Kami tidak menolak padel, tapi penempatannya yang terlalu dekat dengan sekolah yang jadi masalah,” ujarnya.
Ia juga mengungkapkan bahwa pihak sekolah telah melayangkan surat keberatan kepada Pemkot Bekasi sejak awal 2026.
Pantauan di lapangan menunjukkan proyek masih berada pada tahap awal, dengan pemasangan rangka besi dan tiang pancang di beberapa titik.
Di lokasi juga terpasang papan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang menyebutkan fungsi bangunan sebagai sarana olahraga sekaligus tempat usaha.
Dengan kondisi ini, Pemkot Bekasi berupaya mencari jalan tengah agar kepentingan semua pihak tetap terakomodasi—baik dari sisi investasi, olahraga, maupun kenyamanan lingkungan pendidikan.
Langkah mediasi diharapkan menjadi solusi untuk meredakan polemik sekaligus memastikan pembangunan berjalan tanpa merugikan masyarakat sekitar.
