Jakarta Kian Panas! Tarif Transjakarta Berpotensi Meroket, Siap-siap Rogoh Kocek Lebih Dalam!

Djoko Setijowarno, seorang akademisi dari Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), memberikan pandangan yang mendalam mengenai wacana ini. Baginya, ini bukan sekadar pilihan hitam-putih.

Keuntungan yang Menggiurkan:

• Menyehatkan Fiskal Daerah: Peningkatan pendapatan dari tarif bisa secara signifikan mengurangi beban subsidi. Efisiensi anggaran ini membuka peluang emas untuk mengalokasikan dana ke program-program prioritas pembangunan lainnya.
• Mendorong Investasi Jangka Panjang: Dengan kas yang lebih sehat, Transjakarta bisa lebih agresif dalam investasi, seperti percepatan pengadaan armada bus listrik yang ramah lingkungan. Pembangunan halte rendah emisi pun bisa digenjot.
• Kualitas Layanan Berpotensi Meroket: Pendapatan tambahan dapat dialokasikan untuk memperbarui armada yang sudah tua, menambah frekuensi perjalanan bus, sehingga waktu tunggu penumpang semakin singkat. Integrasi antarmoda seperti jembatan penyeberangan orang (JPO) yang menghubungkan Transjakarta dengan MRT, LRT, dan KRL juga berpotensi dipercepat, memperkuat konektivitas transportasi publik.

Risiko yang Harus Diwaspadai:

• Menekan Daya Beli Masyarakat Rentan: Kenaikan tarif, sekecil apapun tambahan biayanya, bisa sangat membebani kelompok berpenghasilan rendah yang sangat bergantung pada transportasi publik. Tambahan Rp1.500 hingga Rp3.500 per perjalanan bisa sangat terasa di akhir bulan.
• Potensi Beralih ke Kendaraan Pribadi: Jika kenaikan tarif tidak dibarengi peningkatan pelayanan yang nyata dan signifikan, tidak menutup kemungkinan sebagian pengguna akan kembali menggunakan kendaraan pribadi, terutama motor. Ini bisa memicu kembali kemacetan dan memperburuk kualitas udara Jakarta.
• Tantangan Integrasi Tarif Transjabodetabek: Penyesuaian tarif pada layanan Transjabodetabek (Trayek Jakarta-Bodetabek) memerlukan formula yang sangat hati-hati. Jika tidak tepat, minat komuter dari Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi untuk menggunakan transportasi umum bisa menurun, padahal ini adalah strategi kunci mengurangi kepadatan lalu lintas Jakarta.

Djoko Setijowarno menekankan bahwa keberhasilan kebijakan ini tidak hanya diukur dari efisiensi anggaran. Pemerintah harus memastikan jaring pengaman sosial tetap berjalan, terutama program tarif Rp0 bagi kelompok rentan. Masyarakat juga perlu melihat bukti nyata peningkatan kualitas layanan di lapangan.

Modernisasi transportasi Jakarta harus berjalan beriringan dengan perlindungan sosial. Tanpa itu, sebuah kebijakan yang berpotensi menyehatkan fiskal bisa justru menciptakan masalah baru yang lebih pelik bagi warga kota. (*)