News . 07/06/2026, 19:29 WIB
Penulis : Sigit Nugroho | Editor : Sigit Nugroho
Penuntasan isu stunting dan nutrisi sejatinya tidak akan pernah selesai jika pemerintah hanya mengandalkan metode pembagian makanan siap saji secara terpusat. Persoalan gizi buruk berakar kuat pada lingkaran setan kemiskinan, ketahanan pangan tingkat keluarga, buruknya sanitasi, hingga rendahnya tingkat pendidikan.
Kondisi ini memicu desakan agar pemerintah mengkaji ulang skala prioritas pemanfaatan sisa anggaran belanja negara demi sektor yang lebih darurat. Alokasi dana publik dinilai akan jauh lebih bermanfaat jika dialihkan untuk mendongkrak kesejahteraan guru honorer serta memperluas lapangan kerja.
Demi memulihkan kembali kepercayaan publik yang terlanjur merosot, pembentukan wadah pengawasan eksternal yang bersih dari intervensi kekuasaan menjadi harga mati. Tim investigasi ini harus melibatkan unsur akademisi, aktivis masyarakat sipil, kalangan profesional, serta perwakilan mahasiswa terkemuka.
Lembaga independen ini nantinya memegang mandat penuh untuk menyisir fakta lapangan, memverifikasi laporan penyelewengan, serta menyerahkan rekomendasi hukum ke aparat penegak hukum. Pengawasan ketat wajib berjalan dari luar sistem agar tidak ada ruang bagi praktik kongkalikong antar-pejabat internal.
"Lembaga independen diperlukan untuk melakukan investigasi, menerima laporan masyarakat, melakukan verifikasi lapangan, serta memberikan rekomendasi kepada pemerintah maupun aparat penegak hukum terkait berbagai dugaan penyimpangan yang terjadi. Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan oleh pihak yang berada di dalam sistem itu sendiri," ucap Rifqi membongkar strategi pengawasan.
Pemerintah diminta segera menghentikan produksi narasi keberhasilan semu yang sengaja didesain di atas panggung pencitraan media sosial. Berbagai persoalan substansial yang menjadi jeritan harian masyarakat di tingkat akar rumput wajib diselesaikan secara jantan dan terbuka.
Sebagai bentuk komitmen moral, gerakan mahasiswa se-nusantara resmi melayangkan tujuh tuntutan utama yang wajib segera direspons oleh pihak istana. Poin-poin gugatan tersebut mencakup pengusutan jaringan bermasalah, pelaksanaan audit forensik independen, hingga penindakan tegas pelaku penyalahgunaan wewenang.
"Jangan bohongi publik dengan narasi keberhasilan yang dibangun di atas panggung pencitraan. Jangan menjual optimisme sementara persoalan di lapangan masih menumpuk," kata Rifqi mengingatkan otoritas secara langsung.
Gerakan mahasiswa menegaskan akan terus berdiri di garis terdepan menjadi benteng pertahanan hak-hak ekonomi masyarakat sipil yang tertindas. Publik kini menunggu keberanian mental pemerintah untuk melakukan evaluasi total demi menyelamatkan masa depan generasi bangsa dari kehancuran sistemik.
Network:
FinNews.id |
Radarpena.co.id |
IKNPos.id
PT.Portal Indonesia Media