Kekeringan Bekasi Meluas! 1.650 Jiwa Krisis Air Bersih, PDAM Ambil Langkah Ini
Kekeringan Bekasi meluas! Perumda Tirta Bhagasasi dan BPBD gerak cepat salurkan 50.000 liter air bersih ke Cibarusah dan Serang Baru.
Warga yang wilayahnya mulai mengering dapat segera mengajukan permohonan tertulis melalui pemerintah desa setempat untuk diteruskan ke pihak kecamatan. Dari tingkat kecamatan, dokumen tersebut akan langsung diverifikasi oleh BPBD agar armada truk tangki air segera meluncur ke lokasi.
Sistem distribusi terpadu seperti ini sudah teruji selama bertahun-tahun baik saat menghadapi musim kemarau ekstrem maupun bencana banjir bandang. Hingga saat ini, kolaborasi BPBD dan PDAM telah sukses menggelontorkan sebanyak 50.000 liter air bersih ke bak penampungan warga.
Aparat daerah mengambil pasokan air tersebut dari kantor cabang Perumda Tirta Bhagasasi terdekat agar memotong waktu perjalanan armada di jalanan. Muchlis memastikan jajarannya terus berkoordinasi dengan aparatur wilayah untuk menjamin keadilan distribusi logistik air di lapangan.
BNPB Ingatkan Bahaya Cuaca Ekstrem dan Minta Warga Hemat Air
Di tempat terpisah, Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari, ikut memberikan atensi khusus terkait fenomena alam ini. Otoritas pusat mengimbau jajaran pemerintah daerah dan masyarakat luas untuk melipatgandakan kewaspadaan terhadap potensi bencana.
Masyarakat yang tinggal di daerah rawan kekeringan wajib mengubah pola konsumsi dengan cara menggunakan cadangan air secara bijak dan hemat. Segera laporkan setiap kendala akses air minum kepada petugas pemkab agar tim reaksi cepat bisa langsung datang membantu.
Uniknya, BNPB juga mengingatkan warga di wilayah rawan banjir untuk tetap bersiap menghadapi potensi anomali hujan berintensitas tinggi. Cuaca ekstrem yang tidak menentu belakangan ini masih bisa memicu luapan sungai mendadak di beberapa titik hilir.
Oleh karena itu, publik diminta rutin memantau pergerakan informasi cuaca resmi yang dikeluarkan oleh badan meteorologi BMKG. Mengikuti arahan mitigasi dari pemerintah daerah dan BPBD menjadi kunci utama untuk menekan risiko kerugian materiil maupun korban jiwa. (*)
