Mensos Minta Tambahan Anggaran Sekolah Rakyat Rp22,49 Triliun, Ini Akibatnya Bila Tak Terealisir
Menteri Sosial Saifullah Yusuf saat memberikan arahan tegas mengenai transparansi rekrutmen Sekolah Rakyat berbasis data kemiskinan.Foto:IG@kemensosri
fin.co.id - Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan kekhawatirannya jika pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun tidak disetujui.
Kekurangan dana senilai Rp3,64 triliun pada tahun 2027 dapat mengganggu kelangsungan 101.606 siswa Sekolah Rakyat.
Pemerintah Indonesia menghadapi tantangan krusial terkait pemenuhan anggaran Kementerian Sosial untuk tahun 2027.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, secara tegas menyatakan bahwa pengajuan tambahan anggaran sebesar Rp22,49 triliun sangat krusial.
Jika proposal ini tidak mendapatkan lampu hijau dari Komisi VIII DPR RI, sejumlah program sosial vital terancam lumpuh.
Situasi ini tentu saja memicu kekhawatiran publik, mengingat besarnya dampak yang akan ditimbulkan.
Salah satu program yang paling rentan adalah Sekolah Rakyat.
Saifullah Yusuf memprediksi, 101.606 siswa Sekolah Rakyat bisa kehilangan akses pendidikan yang berkelanjutan.
Hal ini disebabkan oleh defisit anggaran operasional sebesar Rp3,64 triliun yang belum teratasi untuk tahun 2027.
"Tentu ini akan mengganggu keberlangsungan proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat," tegas Menteri Sosial dalam rapat kerja dengan Komisi VIII DPR di Jakarta, Rabu.
Kekhawatiran ini bukanlah isapan jempol belaka, melainkan proyeksi berdasarkan kebutuhan riil operasional pendidikan bagi anak-anak kurang mampu.
Potensi terhentinya proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat menjadi sinyal bahaya yang tidak bisa diabaikan oleh pembuat kebijakan.
Ribuan Jiwa Terancam Kehilangan Bantuan Fundamental
Ancaman kekurangan anggaran ini tidak hanya berhenti pada sektor pendidikan.
Lima kelompok masyarakat lainnya juga diproyeksikan akan merasakan dampak paling parah.
