BPJS Cikarang Sasar Pekerja Dapur Makan Bergizi Gratis, Jaminan Kesehatan Wajib!
BPJS Cikarang gerak cepat gandeng Koperasi Desa dan 8.000 perusahaan untuk jamin perlindungan kesehatan pekerja dapur Makan Bergizi Gratis.
Sebagai pemilik kawasan industri terbesar di Asia Tenggara, Kabupaten Bekasi dinilai memiliki potensi finansial yang sangat luar biasa untuk menyukseskan program ini. Saat ini tercatat ada sekitar 8.000 badan usaha manufaktur maupun jasa yang beroperasi aktif di wilayah administrasi tersebut.
Erwin Fadillah menegaskan bahwa prioritas sasaran donasi saat ini mengarah kepada entitas bisnis kategori skala menengah dan skala besar. Setelah ekosistem korporasi ini terkunci, perluasan kontribusi sosial akan menyisir ke seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Bekasi secara bertahap.
Koperasi Desa Merah Putih kelak akan memegang peran vital sebagai pusat layanan administrasi sekaligus fasilitator resmi pembayaran iuran JKN. BPJS Kesehatan bahkan sudah mengamankan dukungan penuh dari sektor perbankan milik negara untuk memperkuat sistem transaksi keuangan di tingkat desa.
Kehadiran fasilitas perbankan di kantor koperasi desa otomatis memotong birokrasi dan mempermudah akses warga dalam membayar kewajiban iuran tepat waktu. Sinergi ini diharapkan mampu mendongkrak angka kepatuhan pembayaran kepesertaan mandiri tanpa perlu menempuh perjalanan jauh ke pusat kota.
Kejar Target UHC, 600 Ribu Peserta Non-Aktif Harus Segera Diaktifkan
Berdasarkan data infografis terbaru, capaian cakupan semesta atau Universal Health Coverage (UHC) di Kabupaten Bekasi sebenarnya sudah menembus angka fantastis 99 persen. Namun, fakta di lapangan menunjukkan bahwa perjuangan pemerataan fasilitas kesehatan masyarakat belum sepenuhnya selesai.
Otoritas mencatat masih ada sekitar 30 ribu warga lokal yang sama sekali belum tersentuh oleh perlindungan program JKN dari pemerintah. Hal yang lebih mengejutkan, terdapat sekitar 600 ribu peserta yang status kepesertaan medisnya saat ini terpantau dalam kondisi tidak aktif.
Program donasi korporasi menjadi jurus pamungkas jangka panjang untuk mengaktifkan kembali ratusan ribu kartu jaminan kesehatan yang mati tersebut. Strategi urunan ekosistem industri ini dinilai sangat cerdas karena tidak membebani alokasi dana APBN maupun kas daerah APBD.
Pemerintah daerah mengimbau seluruh manajemen pabrik dan pelaku usaha untuk menunjukkan tanggung jawab sosial nyata terhadap lingkungan sekitar korporasi. Sekarang saatnya dunia usaha beraksi nyata merangkul warga sekitar demi mewujudkan ketahanan kesehatan nasional yang merata dan berkeadilan! (*)
