Geger! Mahasiswa Desak Pemerintah Berantas Oligarki, Jangan Sampai Kekayaan Negara Dikendalikan Segelintir Elite!

Ringkasan :

• BEM PTNU Se-Nusantara lantang bersuara, mendesak pemerintah untuk serius memerangi praktik oligarki yang mengancam keadilan sosial dan ekonomi Indonesia.
• Mahasiswa menyoroti penyalahgunaan Pasal 33 UUD 1945, di mana kekayaan alam seharusnya dikelola negara demi kemakmuran rakyat, bukan segelintir elite.
• Pemerintahan Prabowo Subianto kini mendapat ujian berat, di mana keberpihakannya pada rakyat akan dibuktikan melalui kebijakan berani melawan dominasi oligarki.

fin.co.id - Keresahan membuncah di kalangan mahasiswa perguruan tinggi negeri se-Nusantara.

Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) PTNU Se-Nusantara tak tinggal diam melihat maraknya praktik oligarki yang semakin menggerogoti sendi-sendi keadilan sosial, demokrasi, bahkan kedaulatan ekonomi bangsa.

Presidium Nasional BEM PTNU Se-Nusantara, Achmad Baha'ur Rifqi, menegaskan bahwa desakan ini lahir dari komitmen kuat mahasiswa untuk mengawal jalannya pembangunan nasional agar tetap berpihak pada kepentingan rakyat.

"Mahasiswa punya tanggung jawab moral dan intelektual untuk memastikan pemerintahan berjalan sesuai cita-cita reformasi dan amanat konstitusi," ujar Rifqi dengan nada tegas.

Menurutnya, mahasiswa harus tetap menjadi agen perubahan yang independen, tidak boleh dijadikan alat legitimasi kekuasaan atau kepentingan kelompok sempit.

"Kami meminta pemerintah tidak menutup mata terhadap menguatnya praktik oligarki yang mengonsolidasikan kekuatan politik dan ekonomi di tangan segelintir elite," ia menambahkan.

Rifqi menekankan, negara wajib hadir dan menunjukkan keberpihakan yang jelas kepada rakyat, bukan membiarkan segelintir orang menguasai kekayaan bangsa.

Pasal 33 UUD 1945 Terancam: Kekayaan Alam Seharusnya untuk Rakyat, Bukan Elite!

Dampak negatif oligarki tidak hanya terbatas pada sektor ekonomi.

Proses pengambilan kebijakan publik pun ikut terpengaruh.

Demokrasi berisiko kehilangan substansinya ketika keputusan-keputusan strategis lebih banyak dipengaruhi oleh kepentingan pemilik modal, bukannya kebutuhan masyarakat luas.