Pernyataan Heboh Anggota DPR Soal Rokok Murah Memicu Amarah, Pegiat Konsumen Sebut Sesat Nalar!
Ketua Forum Konsumen Berdaya Indonesia (FKBI), Tulus Abadi
Pernyataan Anggota DPR Dianggap Merendahkan Derajat Rakyat Miskin
Lebih jauh lagi, Tulus menilai proposal kebijakan ini secara langsung merendahkan martabat kaum papa di tanah air. Mengapa para politisi justru menyodorkan produk beracun berharga murah di saat rakyat kecil membutuhkan jaminan kesejahteraan?
Tindakan membanjiri pemukiman miskin dengan rokok murah berpotensi menyakiti, memiskinkan, hingga membunuh kelompok masyarakat rentan tersebut. Skema ini secara tidak langsung ikut melanggengkan lingkaran setan kemiskinan akut di berbagai daerah.
Jika kemiskinan ekstrem terus bertahan, maka masyarakat akan semakin rentan menjadi korban manipulasi politik. Tulus mengecam keras pola pikir politisi kampungan yang gemar memanfaatkan kebodohan massa demi kepentingan pragmatis semata.
Masyarakat kini harus lebih jeli dan kritis dalam mengawal setiap kebijakan publik yang keluar dari senayan. Jangan sampai regulasi nasional justru mengorbankan kesehatan rakyat demi memuaskan syahwat bisnis para cukong industri.
Dampak Fatal Rokok Murah Terhadap Masa Depan Keluarga Prasejahtera
Rencana melahirkan produk tembakau murah ini bakal memicu bom waktu bagi ketahanan pangan keluarga miskin. Ketika harga produk adiktif semakin terjangkau, rumah tangga rentan akan semakin memprioritaskan rokok ketimbang pemenuhan gizi anak.
Kondisi ini tentu sangat membahayakan agenda besar pemerintah dalam mengentaskan masalah tengkes atau stunting di Indonesia. Kita tidak boleh membiarkan anggaran belanja makanan bergizi terus tergerus oleh kepulan asap rokok setiap harinya.
Kritik Keras Bagi Perwakilan Rakyat dari Rahim Reformasi
Tulus Abadi menaruh perhatian khusus pada latar belakang partai politik yang menaungi sang legislator Komisi IX tersebut. Ia sangat menyayangkan partai yang lahir dari semangat reformasi justru menelurkan ide kebijakan yang kontradiktif.
Kualitas pemikiran anggota dewan dalam merumuskan regulasi publik kini mendapat sorotan tajam dan rapor merah dari masyarakat. Wakil rakyat seharusnya melahirkan strategi cerdas untuk mengangkat harkat hidup warga, bukan malah menjerumuskannya.
Mengawal Kebijakan Perlindungan Konsumen di Sektor Komoditas Adiktif
Forum Konsumen Berdaya Indonesia mendesak Kementerian Keuangan untuk mengabaikan usulan sesat nalar dari parlemen tersebut. Pemerintah wajib mempertahankan marwah regulasi cukai demi melindungi seluruh lapisan masyarakat dari bahaya zat adiktif.
Edukasi publik mengenai bahaya konsumsi rokok harus terus berjalan masif di seluruh pelosok tanah air. Jangan biarkan masa depan bangsa ini hancur akibat regulasi longgar yang hanya mementingkan keuntungan finansial sepihak. (*)
