DPRD Bekasi Bongkar Dugaan Penyalahgunaan Kendaraan Dinas, Ribuan Unit Disorot: 'Ada Pejabat Pegang Lebih dari Satu'

Ridwan Arifin meminta pemerintah daerah mulai mempertimbangkan sistem leasing atau sewa kendaraan dibanding membeli unit baru.

Menurutnya, skema sewa dapat mengurangi beban biaya perawatan sekaligus menekan risiko kendaraan terbengkalai akibat usia pakai.

“Ke depan, kami berharap pemerintah daerah tidak lagi membeli kendaraan dinas, tetapi menyewa saja agar tidak terbebani biaya perawatan hingga adanya risiko kendaraan telantar dan rusak,” lanjut Ridwan.

DPRD juga telah meminta BPKD melakukan perhitungan rinci terkait perbandingan biaya antara sistem pembelian dan penyewaan kendaraan.

Perhitungan itu mencakup biaya operasional, biaya pemeliharaan, hingga penyusutan nilai kendaraan dari tahun ke tahun.

Usulan tersebut kini menjadi perhatian karena menyangkut efisiensi belanja daerah sekaligus penguatan tata kelola aset pemerintah yang lebih transparan.

Dengan audit menyeluruh dan pengawasan berbasis teknologi, DPRD berharap pengelolaan kendaraan dinas di Kabupaten Bekasi dapat berjalan lebih tertib, efisien, dan tepat sasaran. (*)