DPRD Bekasi Bongkar Dugaan Penyalahgunaan Kendaraan Dinas, Ribuan Unit Disorot: 'Ada Pejabat Pegang Lebih dari Satu'
Logo Kabupaten Bekasi - Ilustrasi -
Ia bahkan menyoroti kemungkinan adanya pihak eksternal yang ikut menikmati fasilitas negara tersebut.
“Karena patut diduga itu banyak digunakan oleh pihak eksternal untuk keperluan di luar operasional pemerintahan. Bahkan, ada juga temuan di mana satu orang pejabat memegang lebih dari satu kendaraan dinas,” papar Ridwan.
Kondisi itu dinilai sangat bertentangan dengan semangat efisiensi anggaran yang tengah digaungkan pemerintah.
Sebab, setiap kendaraan dinas memiliki biaya operasional yang cukup besar dan seluruhnya bersumber dari APBD.
Pengeluaran tersebut mencakup biaya servis rutin, pembayaran pajak kendaraan, hingga kebutuhan bahan bakar minyak atau BBM harian.
Jika pengelolaan aset tidak berjalan optimal, maka potensi kebocoran anggaran daerah juga dinilai semakin besar.
DPRD Bekasi Dorong Digitalisasi Pengawasan Kendaraan Dinas
Untuk memperketat pengawasan aset daerah, DPRD Kabupaten Bekasi mendorong pemerintah daerah segera menerapkan sistem digital dalam pengelolaan kendaraan dinas.
Salah satu usulan yang disampaikan yakni pemasangan GPS di setiap kendaraan operasional milik pemerintah.
Teknologi tersebut dinilai mampu memantau pergerakan kendaraan secara real-time sekaligus mencegah penggunaan untuk kepentingan pribadi.
Selain GPS, DPRD juga meminta sistem pencatatan servis kendaraan dan pembelian BBM dibuat lebih modern serta terintegrasi secara digital.
Dengan sistem tersebut, pemerintah daerah dinilai akan lebih mudah melakukan kontrol terhadap pengeluaran operasional kendaraan dinas.
Digitalisasi juga diyakini dapat memperkecil potensi manipulasi data penggunaan kendaraan maupun penyimpangan anggaran.
Usulan Hentikan Pembelian Kendaraan Dinas Baru Jadi Sorotan
Tak hanya mendorong audit total, Komisi I DPRD Kabupaten Bekasi juga mengusulkan perubahan besar dalam kebijakan pengadaan kendaraan dinas.
